BAB I
PENDAHULUAN
Karena
lingkungan lembaga pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman,
maka diperlukankomunikasi dalam hal sistem perencanaan pendidikan yang
berhubungan dengan pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi,
serta perumusan kebijakan yang sangat memerlukan komunikasi sebagai bahan
pendukung pada perencanaan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan suatu sistem
pendekatan yaitu perencanaan pendidikan partisipatori.
Dalam perencanaan pendidikan
memerlukan beberapa konsep mengenai perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan
organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan, ciri-ciri
sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan beberapa teori perencanaan.
Hudson menunjukkan 5 proses perencanaan yaitu radical, advocacy, transactive,
synoptic, dan incremental yang dikatakan sebagai taxonomy.
Perencanaan partisipatori berarti
perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan
sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh
seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, seperti perencana
di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan di daerah. Perencanaan
partisipatori banyak melibatkan orang-orang daerah yang memiliki kepentingan
atas obyek yang direncanakan.
Karena itu
perencanaan partisipatori, memerlukan informasi dari masyarakat dalam arti
perlu pendekatan pada masyarakat untuk melaksanakan perencanaan pendidikan pada
satu tempat (daerah). Dalam arti hubungan lembaga pendidikan dengan
komunikasinya merupakan dasar untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan
pendidikan partispatori seperti kebiasaan lembaga pendidikan dan masyarakat
bekerja sama membangun pendidikan. Komunikasi antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat merupakan realisasi teori common sense dalam komunikasi, bukan teori
kompetisi atau teori kontrol.
BAB II
KERANGKA TEORI
A.
Pengertian Perencanaan Pendidikan
Pengertian perencanaan, dan
pengertian perencanaan pendidikan. Ada beragam pengertian perencanaan
yang telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut: (1) Bintoro
Tjokroaminoto, perencanaan adalah ‘proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan
secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu; (2)
Prajudi Atmosudirdjo, perencanaan adalah ‘perhitungan dan penentuan tentang
sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang
melakukan, bilamana, dimana dan bagaimana cara melakukannya; (3) Handoko,
perencanaan adalah meliputi: (a) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan
organisasi; dan (b) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur,
metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; (4)
Husaini Usman, perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan dimasa
yang akan datang untuk mencapai tujuan; (5) Coombs, perencanaan pendidikan
adalah ‘suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses
perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan
efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan
masyarakatnya; dan (6) Sa’ud dan Makmun, perencanaan pendidikan adalah ‘suatu
kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya
pendidikan dengan memprioritaskan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi,
sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan pesera
didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Sa’ud, S. dan Makmun A,S. 2007;
Usman, H. 2008).
Tabel 1.
B. Tujuan Perencanaan Pendidikan
Tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan
pendidikan, antara lain: (1) untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana
pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin
dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah
disusun; (2) untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu
diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan
pendidikan; (3) untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya)
dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas
maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik-nonakademik; (4) untuk
mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif
dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan; (5) untuk meminimalkan
terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari
segi biaya, tenaga dan waktu selama proses layanan pendidikan; (6) untuk
memberikan gambaran secara menyeluruh (integral) dan khusus (spefisik)
tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan;
(7) untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu
organisasi pendidikan sebagai ‘suatu sistem’; (8) untuk mengetahui
beragam peluang, hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi organisasi
pendidikan; dan (9) untuk mengarahkan proses pencapaikan tujuan
pendidikan (Dahana, OP and Bhatnagar, OP. 1980; Banghart, F.W and Trull, A.
1990; Sagala, S. 2009).
C. Manfaat Perencanaan Pendidikan
Manfaat perencanaan pendidikan. Menurut para ahli, ada beberapa manfaat dari suatu
perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik bagi kehidupan kelembagaan,
antara lain: (1) dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan
proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga
pendidikan; (2) dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif
langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian
tujuan pendidikan; (3) dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas
kelembagaan baik yang menyangkut sasaran yang akan dicapai maupun proses
kegiatan layanan pendidikan; (4) dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan
pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan; (5) dapat membantu
pimpinan dan para anggota (warga sekolah) dalam menyesuaikan diri terhadap
perkembangan atau dinamika perubahan sosial-budaya; (6) dapat dijadikan sebagai
media atau alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai
pihak atau lembaga pendidikan yang terkait, dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan pendidikan; (7) dapat dijadikan sebagai media untuk meminimalkan
pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti; dan (8) dapat dijadikan sebagai
alat dalam mengevaluasi pencapaian tujuan proses layanan pendidikan (Depdiknas.
1997; Soenarya, E. 2000; Depdiknas, 2001).
D. Proses Atau Tahapan Penyusunan
Perencanaan Pendidikan
Proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan. Menurut Banghart and Trull dalam Sa’ud (2007) ada beberapa
tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara
lain:
- Tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat, karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang: (a) pencapaian program sebelumnya; (b) sumber daya apa yang tersedia, dan (c) apa yang akan dilakukan dan bagaimana tantangan ke depan yang akan dihadapi.
- Tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran (assessment) layanan pendidikan yang diperlukan.
- Tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan kedalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuan.
- Tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pedidikan pada aspek akademik dan non akademik.
- Tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya (sumber daya internal/ eksternal; atau sumber daya manusia/ material). Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik.
- Tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh: (a) kualitas sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa); (b) iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja (team work) yang handal; dan (c) kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan.
- Tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai (mengevaluasi) tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, sebagai feedback (masukan atau umpan balik), selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik.
BAB III
METODE
PENELITIAN
SISTEM KOMUNIKASI PERENCANAAN
DALAM
BIDANG PENDIDIKAN
A. Deskripsi Hasil Perencanaan
Dalam perencanaan
pendidikan memerlukan beberapa konsep mengenai perubahan lingkungan pendidikan,
kebutuhan organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan,
ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan beberapa teori
perencanaan. Hudson menunjukkan 5 proses perencanaan yaitu radical, advocacy,
transactive, synoptic, dan incremental yang dikatakan sebagai taxonomy.
Perencanaan partisipatori
berarti perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam
merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat
oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, seperti
perencana di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan di daerah.
Perencanaan partisipatori banyak melibatkan orang-orang daerah yang memiliki
kepentingan atas obyek yang direncanakan.
Karena itu perencanaan
partisipatori, memerlukan informasi dari masyarakat dalam arti perlu pendekatan
pada masyarakat untuk melaksanakan perencanaan pendidikan pada satu tempat
(daerah). Dalam arti hubungan lembaga pendidikan dengan komunikasinya merupakan
dasar untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan pendidikan partispatori seperti
kebiasaan lembaga pendidikan dan masyarakat bekerja sama membangun pendidikan.
Komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan realisasi
teori common sense dalam komunikasi, bukan teori kompetisi atau teori kontrol.
Misi, Tujuan, dan Program Perencanaan
Setiap perencanaan pada umumnya
memiliki satu tujuan perencanaan yang mencakup langkah keseluruhan perencanaan,
mulai perencanaan strategi sampai keperencanaan operasional. Dengan demikian
proses perencanaan melalui tahap-tahap seperti:
1. Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap
perubahan lingkungan atau masalah yang muncul.
2. Melakukan forecasting, menentukan program,
tujuan, misi perencanaan.
3. Menspesifikasi tujuan.
4. Menentukan standar performan.
5. Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan
6. Melakukan implementasi dan menilai
7. Mengadakan reviu.
Karena itu perencanaan
pendidikan memerlukan akuntabilitas dan kontrol agar sesuai dengan lapangan
kerja dalam perencanaan pendidikan, sehubungan dengan usaha menciptakan iklim
organisasi pendidikan yang hangat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan
masyarakat. Sebab kegiatan perencanaan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa
dilepaskan dari masyarakat, terutama pada masyarakat yang ada di sekitarnya.
Itu sebabnya mengapa perlu
komunikasi dengan masyarakat, semua itu ada hubungannya di mana saling memberi,
saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat. Karena masyarakat turut bertanggungjawab terhadap kemajuan dan
kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan. Karena masyarakat sudah
menjadi bagian kegiatan yang penting dalam mengendalikan roda perjalanan
organisasi pendidikan. Sehingga masalah yang muncul baik dari lembaga sendiri
maupun di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih tuntas.
B. Analisis
Perencanaan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
Implementasi
perencanaan dalam rangka peningkatan mutu pada setiap jenjang pendidikan
berkaitan erat dengan kajian indikator-indikator seperti; (1) NEM rata-rata
siswa baru tingkat I dan lulusan; (2) Angka mengulang kelas; (3) Klasifikasi (
guru berkelayakan mengajar); (3) Jurusan Ijazah Guru; (4) Aktifitas guru dalam
kegiatan MGMP/MGBS; (5) Kondisi ruang kelas; (6) Ketersediaan sarana dan
prasarana; (7) Frekuensi pendaya gunaan sarana; (8) Kelayakan satuan biaya
sekolah; dan (9) Rasio buku siswa. Dengan mencermati rumusan masalah
berdasarkan analisis indikator tersebut, maka dapat disusun perencanaan untuk
mengatasi masalah tersebut. Misalnya NEM yang masih sangat rendah, berupa angka
NEM akan dicapai pada tahun-tahun mendatang, dan kegiatan apa yang perlu
direncanakan untuk mencapai terget itu. Demikian pula dengan indikator lain
seperti kualifikasi guru layak mengajar yang masih rendah. Berapa persen
kelayakan mengajar guru yang semestinya mendukung mutu pendidikan, sehingga
dapat disususn suatu rencana dalam bentuk kegiatan pokok pendukung untuk
mencapai target itu yaitu dengan merencanakan jumlah guru bidang studi yang
akan ditatar, jumlah guru yang akan ditingkatkan pendiddikannya, jumlah guru
yang dapat disesuaikan antara jurusan ijazah dengan bidang studi yang
diajarkan.
C. Analisis Perencanaan untuk Relevansi Pendidikan
Relevansi
pendidkan dengan dunia usaha senantiasa akan menjadi perhatian pemerintah.
Dalam kaitan itu, indikator-indikator yang perlu diperhatikan adalah; (1)
adanya kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut; (2)
penjurusan berdasarkan potensi individu siswa; (3) jenis keahlian/rumpun
kejuruan pada SMK; (4) persentase SMK yang melaksanakan pendidikan sistim ganda
(PSG) serta jumlah siswa yang terlibat; (5) jumlah lulusan yang dapat diserap
disektor ekonomi dan persentase jumlah lulusan yang menganggur dan (6) pasar
kerja unggulan yang diminati oleh lulusan. Dengan mencermati rumusan masalah,
maka dapat disusun perencanaan untuk mengatasi masalah relevansi pada semua
jenjang pendidikan. Misalnya , kurikulum muatan lokal harus disesuaikan dengan
kondisi setempat, ketersediaan jenis keahlian/rumpun kejuruan yang ada di
sekolah disesuaikan dengan sektor ekonomi yang ada, apakah masih diperlukan
jenis keahlian/rumpun lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha didaerah
setempat. Demikian halnya dengan jumlah siswa yang melaksanakan PSG masih
sangat rendah, maka dapat disusun rencana untuk tahun yang akan datang berapa
persen jumlah siswa yang harus dilibatkan dalam PSG dan identifikasi jenis
perusahaan yang dapat dilibatkan dalam PSG ini.
D. Analisis Perencanaan untuk Efisiensi
Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan
pendidikan yang lebih efisien menjadi salah satu prioritas pemerintah. Oleh
karena itu, beberapa indikator yang mencerminkan pengelolaan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan yang efisien harus diperhatikan antara lain ; (1)
efesiensi sekolah yang meliputi angka mengulang, angka putus sekolah, angka
lulusan, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masuk per lulusan, dan rasio
masukan-keluaran (2) kelayakan biaya satuan yang diukur dengan rupiah/siswa dan
tingkat pemborosan.
Tabel 2.
Perspektif
untuk setiap bentuk perencanaan
Perspektif
|
Deskripsi
|
Horison waktu
|
1.
Jangka pendek
2.
Jangka menengah
3.
Jangka panjang
|
Bidang Perencanaan
|
1.
Produksi
2.
Riset
3.
Pengembangan
produk baru
4.
Keungan
5.
Pemasaran
6.
SDM
|
Elemen Rencana
|
1.
Aturan
2.
Prosedur
3.
Anggaran
4.
Program
5.
Strategi
6.
Sasaran
7.
Tujuan
8.
Arah
9.
Kebijakan
10. Cita-cita
|
Karakteristik Rencana
|
1.
Murah/mahal
2.
Rasaional/tidak
3.
Rahasia/tidak
4.
Strategis/taktis
5.
Kualitatif/kuantitatif
6.
Penting/kurang
7.
Komprehensif/tidak
8.
Mendesak/tidak
|
Unit Organisasi
|
1.
Korporasi
2.
Anak Perusahaan
3.
Divisi
4.
Departemen
5.
Proyek
6.
Gugus tugas
|
BAB
IV
PEMBAHASAN
Misi, Tujuan, dan Program Perencanaan
Setiap perencanaan pada umumnya
memiliki satu tujuan perencanaan yang mencakup langkah keseluruhan perencanaan,
mulai perencanaan strategi sampai keperencanaan operasional. Dengan demikian
proses perencanaan melalui tahap-tahap seperti:
1. Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap
perubahan lingkungan atau masalah yang muncul.
2. Melakukan forecasting, menentukan program,
tujuan, misi perencanaan.
3. Menspesifikasi tujuan.
4. Menentukan standar performan.
5. Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan
6. Melakukan implementasi dan menilai
7. Mengadakan reviu.
Karena itu perencanaan
pendidikan memerlukan akuntabilitas dan kontrol agar sesuai dengan lapangan kerja
dalam perencanaan pendidikan, sehubungan dengan usaha menciptakan iklim
organisasi pendidikan yang hangat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan
masyarakat. Sebab kegiatan perencanaan pendidikan pada umumnya tidak pernah
bisa dilepaskan dari masyarakat, terutama pada masyarakat yang ada di
sekitarnya.
Itu sebabnya mengapa perlu
komunikasi dengan masyarakat, semua itu ada hubungannya di mana saling memberi,
saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat. Karena masyarakat turut bertanggungjawab terhadap kemajuan dan
kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan. Karena masyarakat sudah
menjadi bagian kegiatan yang penting dalam mengendalikan roda perjalanan
organisasi pendidikan. Sehingga masalah yang muncul baik dari lembaga sendiri
maupun di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih tuntas.
Khusus para perencana pendidikan
lebih-lebih perencanaan yang bersifat partisipatori yang perencanaan dilakukan
bersama di antara pecinta pendidikan yaitu lembaga pendidikan dan warga
masyarakat. Mereka yang dapat mempengaruhi pendidikan dan dapat dipengaruhi
oleh pendidikan yang di sebut stakeholder.
BAB
V
PENUTUP
Dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi perencanaan
dalam bidang pendidikan itu sangat
penting, Karena
lingkungan lembaga pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman,
maka diperlukan komunikasi dalam hal sistem perencanaan pendidikan yang
berhubungan dengan pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, pengawasan,
evaluasi, serta perumusan kebijakan yang sangat memerlukan komunikasi sebagai
bahan pendukung pada perencanaan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan suatu
sistem pendekatan yaitu perencanaan pendidikan partisipatori.
Karena itu perencanaan
pendidikan memerlukan akuntabilitas dan kontrol agar sesuai dengan lapangan
kerja dalam perencanaan pendidikan, sehubungan dengan usaha menciptakan iklim
organisasi pendidikan yang hangat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan
masyarakat. Sebab kegiatan perencanaan pendidikan pada umumnya tidak pernah
bisa dilepaskan dari masyarakat, terutama pada masyarakat yang ada di
sekitarnya.
Itu sebabnya mengapa perlu
komunikasi dengan masyarakat, semua itu ada hubungannya di mana saling memberi,
saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat. Karena masyarakat turut bertanggungjawab terhadap kemajuan dan
kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan. Karena masyarakat sudah
menjadi bagian kegiatan yang penting dalam mengendalikan roda perjalanan
organisasi pendidikan. Sehingga masalah yang muncul baik dari lembaga sendiri
maupun di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih tuntas.
DAFTAR
PUSTAKA
Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, perencanaan pendidikan,2005. Rosda Karya. Bandung.
salam sukses, angin timur
director of change
Mulia Raja Lubis (edan.raja@yahoo.com/ angin.raja20@yahoo.com)
director of change
Mulia Raja Lubis (edan.raja@yahoo.com/ angin.raja20@yahoo.com)
semoga bermanfaat buat semuanya.......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
menggapai asa dalam kesempatan dan kemauan
mentukan pilihan yg ada dengan bijak dan makna
karena pilihan adalah awal dari perjalanan panjang